Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD Untuk Kontrol Keputusan dan Manajemen Keputusan, dan Perilaku Manajerial




  •  (Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah)


    Muchamad Syafruddin

    Universitas Diponegoro

    Abstract

    This study examines empirically the impact of authority structures (power) on the use of accounting information systems for decision control and decision management, and managerial behavior by local government. According to the work of orthodox theorists (especially on the use of agency theory), theoretical framework is designed to enable an assessment of the relative impact of authority structures (formal and informal authority) on the use of accounting information systems for decision control and decision management, and managerial behavior. While formal authority stems from allocation of decision right, informal authority stems from individual power and influence.

    The study is based on data collected from unit (perangkat daerah) managers in local government, namely Kabupaten Kudus. The results support the hypotheses and demonstrate the consequences of power on organizational functioning. The findings indicate that delegation of formal authority to unit (perangkat daerah) managers not only has a direct impact on the use of accounting information systems for decision control and decision management, it also has an important effect on their managerial behavior, especially their cost consciousness.

     

    Key Words: Authority structures (power), Formal and informal authority, The use of accounting information systems for decision control and decision management, Managerial behavior, Cost consciousness

    ……………………………………………………….

    ………………………………………………………

     

    Bahasan dan Simpulan Penelitian

    Penelitian ini memberikan bukti bahwa struktur kekuasan formal akan mendorong para manajer SKPD untuk lebih menggunakan SIKD dalam perilaku manajerial mereka, yaitu untuk mengelola dan mengontrol keputusan mereka (H1 dan H2). Namun hanya dari tindakan pengelolaan keputusan saja yang menghasilkan kepedulian mereka terhadap cost atau efisiensi dan keefektifan penggunaan sumberdaya APBD (H6). Sedang melalui tindakan kontrol yang sifatnya statis tidak menghasilkan kepedulian mereka terhadap cost. Ini berarti bahwa pengguaan SIKD yang lebih intensif (sering) yang lebih memberikan manfaat bagi pengguna informasi keuangan yang dihasilkan SIKD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa SIKD lebih dugunakan untuk mengelola keputusan (H5) dari pada untuk megontrol keputusan (H5). Ini bisa dipahami mengingat kontrol keputusan lebih bersifat statis dari pada pengelolaan keuputusan.

    Dalam hal struktur kekuasaan informal, penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan informal tidak bermanfaat dalam aktifitas manajerial (H3 dan H4), namun hanya berm
    anfaat pada kepedulian pimpinan SKPD terhadap
    cost atau efisiensi dan keefektifan penggunaan sumberdaya APBD (H8). Ini bisa dipahami mengingat bahwa implementasi SIKD model baru merupakan sesuatu yang baru sehingga kekuasaan informal hanya menghasilkan kepedulian mereka terhadap cost. Dalam hal ini, mungkin bisa kekhawatiran mereka terhadap isu-isu sensitif seperti kasus korupsi.

    Keterbatasan penelitian ini adalah pertama, pada penyederhaan model untuk tujuan pencapaian model yang parsimonious, padahal fakta empiris probable menunjukkan complicated nya implementasi SIKD di pemerintahan daerah. Kedua, penelitian terbatas pada hanya satu kabupaten, padahal di Indonesia ada ratusan kabupaten/kota dengan karakteristik kultur, situasi dan kondisi yang sangat beragam. Ketiga, penelitian ini hanya fokus pada penggunaa SIKD untuk manajemen keputusan dan kontrol keputusan, padahal fungsi SIKD tidak hanya terbatas untuk itu. Saran atas keterbatasan yang ada adalah digunajannya metode penelitian lain sebagai alternatif misalnya longitudinal case study.

    Selain keterbatasan, simpulan yang bisa diambil dari peneliti ini adalah pertama, ada bukti empiris bahwa di pemerintahan daerah terdapat dua jenis kekuasaan yaitu kekuasaan formal dan informal yang bisa membawa dampak pada perilaku manajerial pimpinan SKPD. Kedua, implementasi SIKD model baru yang relatif baru diterapkan beberapa tahun terakhir mengharuskan adanya pengaturan dan rancangan SIKD secara cermat sehingga SIKD bisa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan clean and good corporate governance, pemerintahan daerah yang akuntabel-dan-transparan.

    (Selengkapnya silahkan download…)

    Click here to download

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.