RANCANGAN SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL (SOCIAL SECURITY SYSTEM) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)




  • WULAN IYHIG

    Universitas Mulawarman

    INDRA BASTIAN

    Universitas Gajah Mada

    ABSTRACT

    Most attention is given here to the definition of poverty about which there have been considerable controversies. The reason for this is worth considering at the outset. Accounting as social science have been obligation and guilty to create social welfare mechanism. The main of these mechanism are throught to community in education, health, et al. Accounting will give main role in this system, if the system can be develop in transparency and honesty characters. Poverty is not a politically neutral concept: it is a bad thing. In most people’s minds there is a moral imperative attached to poverty in that,

    while it may be a description of the situation, it also implies that something ought to be done about it. The concept of income is rarely given much attention in economic literature. Income is defined as command over resources over time as the level of consumption that can be afforded while retaining capital intact. Yet in relation to the measurement of income inequality and poverty the concept of income is extremely

    important and raises many problems. This research, described about welfare/poverty in Daerah Istimewa Yogjakarta Province. Focus of the researched involved with basic needs, especially education and

    health. The statiscital results describe that more higher revenue which accept, so more less expense in foods (H1). Second, an expenditure of education higher than health (H2). Last, there are diffences expenditure among foods, education, and health (H3).

    Key words: Welfare, poverty, income (inequality), social security

    LATAR BELAKANG PENELITIAN

    Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang dinamis telah menjadikan berbagai sektor kehidupan mulai bergerak kembali. Demikian juga dengan perhatian pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan hajat hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemberian pelayanan kesehatan gratis dan pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin (gakin) adalah beberapa contoh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan. Meskipun pelaksanaan belum

    begitu memuaskan, namun setidaknya ada upaya untuk memperbaiki kondisi makro maupun mikro.

    Adanya Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40/2004 tersebut terlihat bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi

    gakin. Dua program terakhir ini adalah program yang berjalan sebagai hasil dari adanya kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Akuntansi sebagai ilmu kemasyarakatan, dituntut untuk dapat menciptakan mekanisme kesejahteraan sosial. Salah satu mekanisme yang utama adalah sistem kesejahteraan sosial atau yang dikenal social security system.

    Rancangan sistem kesejahteraan sosial (social security system) di Indonesia, -dalam hal ini diwakili oleh propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai pilot project– lebih menitikberatkan pada pengenalan sistem yang meliputi mekanisme sistem tersebut serta berbagai hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat sistem itu sendiri. Sistem ini menciptakan mekanisme subsidi silang antara anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya.

    Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

    Pada kenyataannya kondisi masyarakat propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta bias dikatakan sejahtera. Hal ini dilandasi oleh temuan penelitian terhadap faktor-faktor yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui derajat kesejahteraan. Hasil olah data menunjukkan bahwa:

    – hipotesis 1 (H1) diterima secara statistik, yang berarti semakin tinggi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat maka semakin berkurang persentase pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan,

    – hipotesis 2 (H2) diterima secara statistik, yang berarti tingkat pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dari tingkat pengeluaran untuk kesehatan, dan – hipotesis 3 (H3) diterima secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata besarnya pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan.

    Hal ini dapat kita lihat bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan/pendapatan dengan kesehatan, dapat diartikan bahwa penerimaan tersebut dapat dikatakan tidak dialokasikan ke kesehatan atau jika dialokasikan maka jumlahnya tidak signifikan/kecil. Untuk tahap selanjutnya maka kesehatan perlu mendapat perhatian yang cukup serius, selain keadaan perekonomian yang belum stabil juga keadaan balita banyak mengalami kekurangan giz.

    Keterbatasan dan Saran

    Penelitian ini banyak sekali keterbatasannya, mulai dari tujuan penelitian sebenarnya yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat bidang kesehatan. Selain itu untuk penentuan sampel juga otomatis mengikuti tujuan penelitian sebenarnya yaitu mendasarkan puskesmas induk. Waktu juga menjadi permasalahan penelitian ini selain masalah biaya karena penelitian ini adalah survei, sehingga pada saat data kosong harus dilakukan verifikasi kembali kepada responden. Responden pun kadang tidak

    memberikan jawaban yang jelas, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap sungkan atau malu untuk memberikan jawaban secara jujur sesuai yang diinginkan penanya (peneliti).

    Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika butir pertanyaan langsung dikaitkan dengan tujuan pe
    nelitian selain jumlah sampel juga diperbesar. Waktu juga perlu diperpanjang jadi tidak hanya satu tahun pengamatan, sehingga kita dapat mengetahui trend yang terjadi pada bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Mengenai variabel, untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik lagi jika variabelnya ditambah, sehingga tinjauan atas kesejahteraan dapat diperluas lagi tidak hanya berkaitan

    bidang pendidikan dan kesehatan saja.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.