Judul Jurnal : Peran Akuntansi Dalam Proses Reformasi Birokrasi : Studi Kasus Pada Unit Kerja Kemendiknas Haryani – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Penulis: Dharmaputera Muchamad Syafruddin – Universitas Diponegoro
Catatan : Abstrak diterjemahkan dengan Google Translate, teks asli dalam bahasa Inggris
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran akuntansi dalam proses reformasi badan govermental terus berkembang di salah satu unit sub ministary nasional pendidikan. Adalah penting bahwa pada dasarnya Birokratik reformasi masih dalam proses. Menggambar pada dua model perubahan organisasi pelengkap, makalah ini menyelidiki bagaimana tujuan pergeseran Unit Kerja Nasional Departemen Pendidikan diberikan manajemen keuangan dan sistem akuntabilitas yang tidak memadai dan bagaimana teknologi akuntansi baru yang diperkenalkan untuk jangkar proses reformasi bentrok dengan prosedur birokrasi untuk menciptakan sangat challanging konteks untuk pengelolaan “organisasi s.
Makalah ini menggunakan metode penelitian multiple termasuk inteviews, bahan-bahan arsip dan observasi untuk memahami proses reformasi di salah satu Unit Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan implikasinya untuk akuntansi sektor publik dan managemnet sektor publik.
Makalah ini, sejarah yang unik dan alam terus berkembang Unit Kerja Nasional Departemen Pendidikan membuatnya konteks penting untuk kembali memeriksa dinamika proses perubahan dan kontribusi teknologi akuntansi dalam konteks tersebut. Sejak akhir 2001, para Satuan Kerja Departemen Pendidikan Nasional telah mengubah dirinya dari sistem anggaran didirikan oleh top down sistem yang disebut sistem anggaran terpusat untuk penganggaran partisipatif disebut sistem anggaran desentralisasi.
PENDAHULUAN
Saat ini hingga beberapa tahun mendatang, isu reformasi birokrasi tetap akan menjadi isu penting, baik bagi para akademisi, peneliti, maupun terutama para praktisi, para birokrat dan pimpinan birokrasi. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa perkembangan kinerja birokrasi di Unit Kerja Kemendiknas hingga saat ini belum menggembirakan, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat Masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan dengan baik dan memuaskan dari para birokrat, ternyata perkembangan kualitas pelayanan ini belum menunjukkan kecenderungan (trend) yang baik.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas (22 Desember 2008) menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi dari tahun 2006 hingga tahun 2008 justeru mengalami penurunan. Lebih lanjut ditunjukkan dalam jajak pendapat tersebut bahwa, baik yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, pengurusan surat identitas, tingkat kegampangan penyuapan aparat birokrasi, maupun peran kenaikan gaji dalam memperbaiki kualitas pelayanan aparat dan pengurangan kasus KKN, ada kecenderungan perkembangan yang tidak menggembirakan. Bahkan disimpulkan dalam jajak pendapat tersebut bahwa reformasi birokrasi yang terjadi mulai tahun 1998 hingga saat ini menghabiskan biaya (cost) tinggi dengan manfaat (benefit) yang tidak seimbang. Selain itu, kajian teoritis mengenai reformasi birokrasi di Unit Kerja Kemendiknas juga menunjukkan proses reformasi birokrasi yang belum cukup menggembirakan. Berbagai telaah dan kajian teoritis empiris menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi di Unit Kerja Kemendiknas memerlukan kajian lebih mendalam untuk memperoleh landasan teoritis ilmiah dan strategi yang tepat dalam rangka implementasi proses birokrasi (Mustopadidjaja, 2000; Soebhan, 2000; Thoha, 2002; Hardjapamekas, 2003; Ruki, 2006; Rewansyah, 2008).
Makna dari fakta di atas adalah bahwa proses reformasi birokrasi di Unit Kerja Kemendiknas sedang dalam arah yang tidak sebagaimana mestinya. Logikanya, jika proses reformasi berjalan secara terus menerus dengan arah yang benar disertai continuous improvement, maka akan tercipta sebuah birokrasi yang di dalamya terdapat penegakkan prinsip good and clean government governance.
[wpfilebase tag=file path=’sna14/010.pdf’ /]