Simposium Nasiona Akuntansi 9 Padang
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN JOB RELEVANT INFORMATION (JRI) TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS
(Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah)
KRISLER BORNADI OMPUSUNGGU
ICUK RANGGA BAWONO2
ABSTRACT
University as a public sector educational services runs the organization in order to ensure their services delivered well. Thus, the administration arranges the budget with some considerations toward the surroundings. This study examine the influence of participatory budgeting and job relevant information toward asymmetric information in Public Sector Services University. The aim of the research is to disclose the significance of the influence in Public Sector Services through elements such faculty, bachelor degree, post graduate, and technical institution inside the object university. Different character of object and inconsistency in prior research become the motivation of this study.
Data used in research was obtained from perceptions of the Head of Sub Division from administration of the elements, which population were about 49 persons. Data was collected using questionnaires formed based on previous studies. Questionnaires collected have already passed Validity-Reliability test which showing satisfying result. Data was processed using Multiple Linear Regression analysis after tested by Classic Assumption Model.
Result shows participatory budgeting and job relevant information simultaneously have insignificant influence toward asymmetric information and so does partially. Thus, condition indicate the practice of participatory budgeting in the university.
Keywords : Public Sector Service, Participatory Budgeting, Job Relevant Information, Asymmetric Information.
Simposium Nasiona Akuntansi 9 Padang
PENDAHULUAN
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002:61). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.
Dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (overloaded). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah diatas, yakni anggaran partisipasi (participatory budgeting). Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut.